Kumpulan FileBagus

Berikut adalah contoh Laporan CSR yakni File Laporan CSR PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR 2011. Sebuah laporan csr diperlukan untuk melaporkan hasil kegiatan CSR sebuah institusi/perusahaan tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan sosial kemasyarakatan yang merupakan perwujudan tanggungjawab dan kepedulian sebuah perusahaan terhadap kehidupan sosial disekitarnya. Cuplikan sebagian isi file : Telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun, kami tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat dan lingkungan. Keberadaan masyarakat dan lingkungan sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan kami sampai saat ini. Peranan masyarakat dan lingkungan tersebut sangat berarti bagi kemajuan usaha kami. Dengan semangat untuk berbagi kepada masyarakat dan lingkungan, kami ingin memberikan yang terbaik sebagai wujud kepedulian kami pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Untuk itulah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kami terus terdorong untuk

Pajak penghasilan umum Latar belakang undang-undang yang mendasari pajak penghasilan adalah Undang – Undang No.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali mengalami perubahan UU No.17 tahun 2000. Undang-undang PPh mengatur tentang pajak atas penghasilan (laba) yang diterima orang pribadi atau badan. Undang-undang PPh mengatur subyek pajak, obyek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak adalah : A. Orang pribadi. B. Warisan yang

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai  pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah  satunya adalah dari pajak. Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat  yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang belaku sehingga  dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk  membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang  termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.  Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua  pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi,  tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat  yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di be

IKLAN KUNJUNGI BLOG TETANGGA  LAYANAN DOWNLOAD LANGSUNG KUMPULAN CONTOH MAKALAH PAJAK   (layanan berbayar) KLIK DI SINI

IKLAN KUNJUNGI BLOG TETANGGA  LAYANAN DOWNLOAD LANGSUNG KUMPULAN CONTOH AD ART   (layanan berbayar) (Harap Diperhatikan halaman ini hanya  HALAMAN IKLAN,   Dan  BUKAN HALAMAN UNTUK DOWNLOAD KUMPULAN CONTOH AD ART Anda akan di RE-DIRECT / Dialihkan ke Blog Pemasang Iklan ini jika mengklik Link Dibawah Ini   KLIK DI SINI

IKLAN KUNJUNGI BLOG  LAYANAN DOWNLOAD LANGSUNG KUMPULAN CONTOH LAPORAN CSR   (layanan berbayar) (Harap Diperhatikan halaman ini hanya HALAMAN IKLAN,  Dan BUKAN HALAMAN UNTUK DOWNLOAD KUMPULAN CONTOH LAPORAN CSR . Anda akan di RE-DIRECT / Dialihkan ke Blog Pemasang Iklan ini jika mengklik Link Dibawah Ini KLIK DI SINI

IKLAN KUNJUNGI BLOG  TETANGGA TEMPAT DOWNLOAD  KUMPULAN FILE  MAKALAH HUKUM POWER POINT   (layanan berbayar) (Harap Diperhatikan halaman ini hanya  HALAMAN IKLAN,   Dan  BUKAN HALAMAN UNTUK DOWNLOAD KUMPULAN MAKALAH POWER POINT HUKUM Anda akan di RE-DIRECT / Dialihkan ke Blog Pemasang Iklan ini jika mengklik Link Dibawah Ini KLIK DI SINI

File : Power Point Makalah Hukum - Penanggungan Hutang.ppt Cuplikan Isi File :               Menurut Pasal 1820 KUHPerdata perjanjian p enanggungan u tang adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga , guna kepentingan si berpiutang ( d e b itur ), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang ( debitur ) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya         Penanggungan u tang termasuk salah satu perjanjian yang diatur dalam KUHP erdata , tepatnya       Pasal 1820 s/d Pasal 1851 KUHPerdata . Jadi p enanggungan u tang termasuk perjanjian bernama  Orang yang menanggung debitur disebut dengan p enanggung atau borg atau Guarantor. Misalnya  A utang pada B, sebagai pihak diluar perjanjian C bersedia menanggung manakala A tidak memenuhi kewajibannya , disini C disebut penanggung .............................dst Berikut adalah File ini Ditampilkan melalui google docs.

File : Makalah Hukum Dalam Bentuk Power Point - Hukum Jaminan.ppt Cuplikan Isi File : } Dalam   hubungan   hutang-piutang  yang  sudah   dapat   ditagih ,  jika   debitur   tidak   memenuhi   prestasi   secara   sukarela ,  kreditur   mempunyai   hak   untuk   menuntut   pemenuhan   piutangnya   terhadap   harta   kekayaan   debitur  yang  dipakai   sebagai   jaminan .  Hak   ini   disebut   hak   eksekusi ,  yang   dilakukan   dengan   cara   menjual   atau   mencairkan   benda-benda   jaminan   dari   kreditur  yang  hasilnya   adalah   untuk   pemenuhan   kewajiban   debitur .  Penjualan   benda-benda   debitur   itu   dapat   terjadi   penjualan   di   muka   umum   karena   adanya   janji   terlebih   dahulu   terhadap   benda   tertentu  yang  dipakai   sebagai   jaminan   ( Sri  Soedewi   Masjchoen   Sofwan , 1980: 31). Pengertian   jaminan   tidak   diatur   dalam   KUH   Perdata ,  namun   dari   pendapat   para   sarjana   dapat   dilihat   penger

File : Contoh AD ART - AD SERIKAT KARYAWAN PERUM BULOG.pdf Cuplikan Isi File : Bahwa Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap insan, mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, adalah merupakan hak bagi segenap Warga Negara serta dijamin dalam Undang-undang (UU No. 21 Tahun 2000) dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Serikat Karyawan Perum BULOG merupakan wadah organisasi karyawan Perum BULOG dalam memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, serta menjalin hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Kemudian dari pada itu, untuk menjalankan tatanan roda organisasi Serikat Karyawan Perum BULOG, maka pendirian Serikat Karyawan sangat dibutuhkan untuk menjadi mediasi/wadah Karyawan dengan pihak Direksi (Manajemen) dalam menjalanka