Mengapa Kawasan Hutan Penting bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.pdf

Indonesia adalah salah satu dari 70 negara yang sepakat menjadikan pengentasan kemiskinan
sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan1. Strategi
tersebut memang berguna sebagai arahan, tetapi masih ada berbagai kekurangannya. Di
banyak negara, termasuk Indonesia, ciri khusus kemiskinan di kawasan hutan dan peran
potensial hutan bagi pengentasan kemiskinan masih kurang diperhatikan.
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan KPK (Komite Penanggulangan
Kemiskinan) dengan berkonsultasi dengan banyak organisasi lain, termasuk yang
berkepentingan dengan hutan, sedang merevisi rancangan strategi Indonesia dan menyusun
Rencana Jangka Menengah dengan penekanan masalah kemiskinan. Draft Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan (SNPK atau dalam bahasa Inggris disebut Poverty Reduction
Strategy Paper atau PRSP) diharapkan selesai pada bulan Januari 2005 dan Rencana Jangka
Menengah (RJM) akan diusulkan pada MPR pada bulan Januari 2005. Dalam tulisan ini kami
menyediakan informasi untuk memahami kemiskinan di hutan sebagai dukungan bagi proses
tersebut.
Mengapa kemiskinan dan pengentasan kemiskinan di kawasan hutan penting bagi SNPK dan
usaha-usaha pengentasan kemiskinan lain di Indonesia?
(1) Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di
Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar
kawasan hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar
10,2 juta di antaranya dianggap miskin2. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa
dekat hutan dan enam juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya
dari hutan3.


1 Pada tahun 1999, IMF dan Bank Dunia menetapkan penyusunan strategi demikian sebagai syarat bagi negara-negara
berpendapatan rendah untuk memperoleh bantuan keuangan. Draft Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)
dibutuhkan untuk memperoleh bantuan dari International Development Association (IDA), Fasilitas Pengentasan Kemiskinan
dan Pertumbuhan (Poverty Reduction and Growth Facility atau PRGF) IMF dan Initiatif Negara-negara miskin berhutang besar
(Heavily Indebted Poor Countries atau HIPC), yang merupakan kesepakatan antar pemberi hutang untuk meringankan hutang
Negara-negara miskin. Untuk keterangan lebih lengkap lihat http://www.worldbank.org/poverty/strategies.
2 Brown, T. 2004 Analysis of population and poverty in Indonesia’s forests. Draft. Natural Resources Management Program
Report, Jakarta.
3 Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E. dan Angelsen, A. 2000. The effect of Indonesia’s economic crisis on small
farmers and natural forest cover in the outer islands. Occasional Paper 29(E). Bogor, CIFOR.


(2) Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun. Tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah-daerah terpencil sangat tinggi .......



DOWNLOAD DI SINI