Proposal Penelitian Subsidi BBM.doc

     Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di Desa maupun Kota baik  kebutuhan rumah tangga maupun  pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi  sektor industri maupun transportasi. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam penentuan harga dan sekaligus menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan dengan cara memberikan subsidi harga untuk menekan harga BBM agar terjangkau oleh masyarakat luas dan sekaligus menjaga stabilitas harga. Namun kebijakan pemerintah tersebut implementasinya tidak seperti yang diharapkan bahkan menimbulkan permasalahan dalam perekonomian(Ausaid melalui ITS dan TAMF, 2001), antara lain: i. Inefisiensi penggunaan BBM, ii. Terjadinya salah sasaran pemberian subsidi yang seharusnya untuk kelompok berpenghasilan rendah ke kelompok penghasilan menengah ke atas, iii. Membebani anggaran pemerintah dalam jumlah yang signifikan,  iv Apabila laju pertumbuhan pemakaian minyak bumi pada masa mendatang masih sebesar saat ini, diperkirakan Indonesia akan menjadi net importir sebelum tahun 2010, v. Perbedaan yang cukup besar antara harga BBM domestik dan harga BBM internasional mendorong terjadinya penyelundupan BBM. Selain itu, perbedaan harga yang menyolok antar produk BBM juga memberikan peluang untuk mengoplos minyak tanah dengan solar atau bensin.

        Pemerintah dalam asumsi makro APBN 2005 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,5%, inflasi 7,0%, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) 8,0%, nilai tukar rupiah Rp 8.900,00 per dollar Amerika Serikat, harga minyak 35 dollar AS per barrel dan produksi 1,125 juta barrel per hari. Atas dasar asumsi tersebut, dalam patokan dasar anggaran, subsidi BBM diperkirakan akan naik dari Rp 19 triliun menjadi Rp 60,1 triliun, sehingga ada kenaikan pembayaran subsidi sebesar Rp 41,1 triliun. Dengan demikian terjadi pembengkakan defisit anggaran menjadi sekitar 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hal ini mengakibatkan kekurangan pembiayaan yang cukup signifikan dan sangat membebani keuangan negara. Sementara itu nilai tukar yang pada akhir-akhir ini melonjak akan memperparah krisis ekonomi, hal ini menyebabkan subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah melonjak drastis.

        Keadaan ini dianggap sebagai momemtum yang tepat oleh pemerintah untuk merevisi kebijakannya dengan mengurangi subsidi BBM secara bertahap mulai 1 Oktober 2000 yang berimplikasi pada kenaikan harga BBM hingga pada suatu saat harga BBM setara dengan harga internasional.

        Sementara itu pada tanggal 1 Maret 2005, pemerintah telah kembali menetapkan kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh membengkaknya subsidi ini pada APBN 2005, namun demikian pemerintah juga akan merealokasikan pada dana kompensasi untuk masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

        Perubahan kenaikan harga BBM dapat dilihat pada tabel berikut :

                                                            TABEL I

                                Perubahan Harga BBM Tahun 2005 (Rp)

                                            (Per tanggal 1 Maret 2005)

Jenis BBM	Harga Lama	Harga Baru	Perubahan (%)
Minyak tanah RT Minyak tanah Industri Premium Solar Transportasi Solar Industri Minyak Diesel Minyak Bakar	700        1800        1810        1650        1650        1650        1560	700        2200        2400        2100        2200        2300        2300	0           22           32           27           33           33           47,44

             Sumber : Kompas 1 Maret 2005

Dalam kaji ulang APBN 2005, subsidi BBM akan diturunkan dari Rp 60,1 triliun menjadi Rp 39,8 triliun.

Kebijakan pengurangan subsidi merupakan pilihan kebijakan yang kurang popular, sehingga dapat dimengerti adanya opini pro dan kontra masyarakat , karena kebijakan ini mempunyai dampak inflatoir yang menurunkan daya beli (purchasing power) masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang ditunjang oleh bukti-bukti dan perhitungan-perhitungan yang cermat agar kenaikan harga BBM yang terjadi dalam perekonomian tidak menimbulkan dampak ekonomi yang meluas. 

DOWNLOAD DI SINI